Breaking News
Prinsip Raffles Dalam Memerintah

Jelaskan Prinsip Raffles Dalam Memerintah

Prinsip Raffles Dalam Memerintah

Prinsip Raffles Dalam Memerintah

Segala bentuk kerja rodi serta penyerahan hasil panen perlu bahkan wajib untuk dihapuskan & rakyat diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan jenis tanaman yang akan di pilih tanpa ada sedikitpun paksaan terhadap petani.

Peran Bupati sebagai pihak pemungut pajak harus dihapuskan & sebagai penggantinya bupati dijadikan dari integral dari pemerintahan di negeri Barat. Secara lebih detail dan sekongrit-kongkritnya hal ini berarti bahawa para kepala pemerintahan serta bupati pada tingkat rendah harus lebih memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek atau pekerjaan yang lebih umum demi meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Raffles selalu beranggapan jika pemerintah kolonial merupakan pemilik sah tanah, maka para petani yang menggarap ladang/tanah dianggap sebagai penyewa (tenant) tanah yang dimiliki pemerintah. Untuk hal ini, para petani diwajibkan membayar sewa tanah pemerintah yang di garapnya.

Kebijakan Apa Yang Diambil Raffles Dalam Masa Pemerintahannya?

Pada saat itu raffles mengambil sebuah Langkah-langkah penting dalam bidang pemerintahan adalah : Hal pertama yang dilakukan adalah membangi Pulau Jawa menjadi 17 karesidenan (sistem ini berlangsung hingga tahun 1964). Mengubah sebuah sistem pemerintahan yang semulanya oleh penguasa pribumi menjadi sebuah sistem pemerintahan kolonial yang lebih condong dengan gaya barat.

Tindakan-tindakan Raffles Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi

Pada saat itu, Inggris menguasai pemerintarahan di Nusantara dimulai sejak 18 september 1811. Lord Minto, seseorang yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di India, mengirim Jenderal Thomas Stamford Raffles yang berpangkat Letnan sebagai penguasa dan pemimpin di Hindia Belanda yang pemerintahanya berpusat di Batavia. Pada masa itu, kebijakan Raffles di bidang sosial ekononi, sebagai berikut ini:

  1. Menetapkan sebuah kebijakan landrent atau sewa tanah, dimana pemerintah Hindia Belanda sebagai pemilik tanah dan petani hanya sebagai penggarap. Jadi disini, petani hanya sebagai penyewa tanah miliki pemerintah.
  2. Rakyat diperkenalkan dengan sistem perekonomian uang untuk membayar pajak kepada pemerintah.
  3. Menghapus kebijakan penyerahan hasil bumi, preangerstelsel, monopoli, kerja rodi, dan pajak hasil bumi.
  4. Memberlakukan kebijakan setiap individu, tidak lagi secara kolektif di desa.
  5. Memberikan sebuah kebebasan terhadap para petani untuk menanam apa saja yang laku di pasaran.
  6. Menjadikan desa sebagai kantor administrasi pemerintah jajahan, sehingga setiap desa harus menerapkan kebijakan utuk mengembangkan perekonomianya.

Kebijakan Raffles Dalam Bidang Pengetahuan

Kebijakan raffles bisa disebut paling menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada 3 kebijakan yang dihasilkan, diantaranya berikut ini:

  1. Kebijakan pertama dilakukan pada tahun 1778 mendirikan sebuah Lembaga Ilmu Pengatahuan yang bernama Bataviasch Genootschap.
  2. Menciptakan sebuah kitab sejarah yang diberi judul History of Java, kitab sejarah tersebut di dalamnya terdiri dari dua jilid yang terbit pada tahun 1817
  3. Selain mendirikan lembaga pendidikan, kebijakan juga diambil dalam bidang Botani, Raffles bersama sang istri membangun sebuah Kebun Raya Bogor. Untuk mengenangnya namanya diabadikan dalam sebuah nama bunga bangkai di Kebun Raya Bogor yaitu bunga Rafflesia Arnoldi, hal ini karena bunga tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani yang bernama Arnoldi.

Apakah Adanya Kebijakan Raffles Menguntungkan Indonesia?

Setelah Raffles menjadi letnan gubernur di Hindia Belanda, Raffles mengeluarkan berbagai gebrakan politik serta pembeharuan secara menyeluruh. Salah satu bidang yang di fokuskan adalah pembaharuan dalam sistem pemerintahan. Dalam kebijakanya di pemerintahan, Raffles berusaha untuk menghapus sistem lama feodal.

Apakah kebijakan-kebijakan yang telah kita bahas diatas menguntungkan untuk rakyat Indonesia? jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan raffles ini lebih menguntungkan untuk rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan Raffles yang dianggakat memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia diantaranya:

  1. Dihapusnya peraturan perbudakan dan sistem kerja rodi,
  2. Memberlakukan sistem sewa tanah,
  3. Dihapusnya kebijakan penyerahan hasil alam secara wajib
  4. Memberikan kebebasan rakyat untuk berdagang dan menanam tanaman yang berlaku di pasar internasional.
  5. Menjaga hubungan baik dengan para tokoh, penguasa lokal yang anti Belanda.

Tapi sayangnya, pemerintahan Raffles pada saat itu tidak berlangsung lama. Hal ini hasil dari sebuah kesepakatan Konvensi London pada 1814, Inggris kembali menyerahkan pemerintahan Hindia Belanda kepada Belanda sepenuhnya. Walaupun penyerahan secara penuh baru terjadi pada tahun 1816.